Setelah Sempat Dipotong, Dana Asuransi Haji Kini Diterima Jemaah Lewat e-Wallet
Dana asuransi jemaah haji Indonesia senilai SAR 14 juta yang sebelumnya sempat dipotong kini telah dikembalikan ke rekening e-Wallet. Pengembalian tersebut dilakukan setelah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut atas persoalan pemotongan dana asuransi yang dialami jemaah haji Indonesia dengan riwayat sembilan jenis penyakit tertentu.
Ia menyampaikan bahwa koordinasi tersebut dilakukan untuk memperoleh kejelasan terkait dasar pemotongan, melakukan validasi bersama, serta memastikan ketentuan perlindungan asuransi bagi jemaah dengan riwayat sembilan jenis penyakit tersebut. Hal ini menjadi perhatian karena setiap jemaah telah memperoleh perlindungan asuransi dengan nilai pertanggungan maksimal sebesar SAR 200.000.
“Melalui koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi serta Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui KBRI Riyadh, kami meminta konfirmasi terkait alasan pemotongan tersebut, sekaligus memastikan apakah sembilan jenis penyakit yang dimaksud memang dikecualikan dari pertanggungan asuransi,” jelasnya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, penghapusan denda tersebut tidak serta-merta menjamin bahwa kebijakan serupa akan berlaku pada musim haji berikutnya. Pemerintah Arab Saudi telah mengisyaratkan adanya penerapan aturan yang lebih ketat dalam penyelenggaraan ibadah haji mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Haji dan Umrah RI diminta untuk bersikap kooperatif serta memastikan seluruh ketentuan yang telah disepakati dapat dipenuhi, sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang akan ditandatangani oleh kedua pihak.
Apabila pelanggaran serupa kembali terjadi pada penyelenggaraan haji mendatang, biaya yang timbul dari jemaah terkait berpotensi dibebankan melalui pemotongan dana pada e-Wallet di aplikasi Nusuk Masar. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiapkan sejumlah langkah antisipatif guna mencegah terulangnya persoalan serupa. Salah satunya melalui penguatan penerapan istithaah kesehatan (istithaah sihhiyah) sejak tahap persiapan keberangkatan jemaah.
“Kemenhaj memiliki komitmen tinggi untuk menerapkan istithaah sihhiyah bagi jemaah yang telah memperoleh porsi keberangkatan haji 1448 H/2027 M. Pemeriksaan dan pemenuhan persyaratan kesehatan harus menjadi perhatian sejak awal, sehingga jemaah yang diberangkatkan benar-benar memenuhi ketentuan kesehatan,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Kemenhaj juga menjajaki kemungkinan penerapan skema perlindungan asuransi tambahan bagi jemaah dengan risiko kesehatan tinggi (risti), khususnya mereka yang belum tercakup dalam skema asuransi yang berlaku. Wamenhaj menegaskan bahwa upaya tersebut perlu didukung dengan penguatan istithaah kesehatan dan kepatuhan terhadap ketentuan Pemerintah Arab Saudi.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat berjalan lebih baik, dengan memastikan setiap jemaah memenuhi persyaratan kesehatan serta memperoleh kejelasan perlindungan asuransi sesuai ketentuan yang berlaku.